Stikosa AWS Dukung Dewan Pers dan Nyatakan Sikap atas Insiden Intimidasi terhadap Jurnalis selama Pemilu 2024
Stikosa AWS (Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya) menyayangkan adanya insiden intimidasi terhadap jurnalis jelang penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum) 2024. Sebagai Kampus komunikasi tertua di Indonesia Timur, Stikosa AWS mendukung pernyataan Dewan Pers yang meminta agar semua pihak menghormati kerja jurnalistik insan media.
“Stikosa AWS sebagai kampus jurnalistik, mendorong aparat pemerintah dan keamanan, politisi, penyelenggara Pemilu, dan masyarakat luas lainnya, agar menghormati tugas wartawan termasuk saat melakukan peliputan Pemilu 2024, sebagai semangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan pers,” tegas Jokhanan di Kampus Stikosa AWS, Rabu siang (7/2/2024).
Pernyataan Ketua Stikosa AWS ini merespons sejumlah data yang menyebut terjadinya kasus kekerasan terhadap jurnalis menjelang kontestasi Pemilu 2024. Dimana insiden tersebut terjadi awal Januari 2024 lal, di Kabupaten Kediri, Ketua KPU setempat melarang pengambilan gambar penyortiran surat suara di lokasi gudang Desa Gampeng, Gampengrejo.
“Pers memiliki peran besar dalam mengabarkan penyelenggaraan Pemilu, sebagai pendukung fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial. Jika kebebasan pers dihambat, ini sama halnya dengan upaya menghalangi proses demokrasi,” imbuh Jokhanan.
Pemilu, lanjutnya, merupakan proses kolektif yang melibatkan masyarakat untuk menentukan nasib ke depan. Dalam proses itu, media memiliki peran penting untuk menunjukkan siapa calon pemimpin di masa mendatang.
“Media massa akan membuka wawasan, perspektif, hingga akhirnya memudahkan masyarakat memahami siapa calon pemimpinnya. Masyarakat juga bisa melihat dengan jelas, bagaimana proses pemilu berjalan,” terang doktor ilmu komunikasi ini.
Atas masalah tersebut, kampus Stikosa AWS menggelar pernyataan sikap, bahwa insiden yang dialami jurnalis tersebut dianggap sebagai gejala memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia pada Pemilu 2024, dalam perspektif komunikasi publik yang buruk.
Selain itu, Stikosa AWS menyerukan agar pejabat negara, ASN dan Aparat TNI-Polri untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini merespon perkembangan pelaksanaan Pemilu yang terjadi, cukup masifnya indikasi kecurangan yang muncul di pemberitaan media.
Mewakili Senat, Dosen, dan alumni, Ketua Stikosa AWS Jokhanan Kristiyono menegaskan bahwa Presiden dan Menteri adalah pejabat negara, sekaligus newsmaker. Dimana mereka akan didengar narasi yang disampaikan melalui komunikasi verbal, sekaligus dilihat aktivitasnya sebagai pesan melalui komunikasi nonverbal.
“Pernyataan Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan bahwa presiden dan menteri boleh kampanye, bahkan boleh memihak, dalam perspektif komunikasi non-verbal, publik melihat itu sebagai dukungan atau pemihakan kepada salah satu pasangan calon di Pilpres 2024,” kata Jokhanan.
Nonverbal communication tersebut kemudian muncul di depan publik. Sehingga masyarakat melakukan tafsir kemudian menterjemahkan berdasar referensi yang dimiliki.
“Jadi bertemu antara komunikasi nonverbal dengan komunikasi verbal, yang memvalidasi anggapan publik. Sehingga kami memaklumi apa yang disuarakan oleh kalangan perguruan tinggi, terutama para guru besar yang menyorot dari perspektif etika politik dalam sistem negara demokrasi,” tukasnya.
Berikut isi Pernyataan Sikap Stikosa AWS.
Menanggapi dinamika politik menjelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024, kami, Civitas Akademika Stikosa AWS menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut.
1. Kami mengajak setiap pihak, baik politisi, aparat pemerintah, Polri-TNI, akademisi perguruan tinggi, dan masyarakat luas, mendukung pelaksanaan pemilu damai
2. Sebagai kampus komunikasi tertua di Indonesia Timur, kami menuntut agar semua pihak melakukan praktik komunikasi politik secara transparan, cerdas, jauh dari gagasan-gagasan yang multi tafsir apalagi menyesatkan, sehingga tidak membingungkan masyarakat.
3. Stikosa AWS sebagai kampus jurnalistik, mendorong aparat pemerintah dan keamanan, pelaku politik, masyarakat luas, agar menghormati tugas wartawan termasuk saat melakukan peliputan Pemilu 2024, sebagai semangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan pers
4. Kami sebagai akademisi kampus komunikasi, menuntut proses politik yang menjunjung tinggi etika, semangat menghormati, demi terwujudnya pemilu yang bermartabat. *
